Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan- Barda Nawawi Arief-Cet. II-2011

Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan

Penulis: Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.

Pembaharuan dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional, termasuk dibidang Hukum Pidana, merupakan salah satu masalah besar dalam agenda kebijakan/politik hokum di Indonesia. Khususnya pembaharuan sistem hokum pidana nasional masih sangat memprihatinkan, antara lain karena :

1. Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Nasional yang dilakukan masih sangat lamban, tidak berkelanjutan (Tidak Kontinu) bersifat parsial (Tidak system Integral) dan bahkan terkesan tidak berpola/tidak konsisten.
2. Gagasan untuk memperbaharui dan melakukan rekonstruksi/restrukturisasi sistem induk hukum pidana nasional (Yaitu KUHP) sampai saat ini belum juga terwujud.
3. Banyaknya masalah yuridis di dalam penyusunan produk legislative (Kebijakan formulasi) atau dalam melakukan perubahan/amandemen undang-undang.

Masalah pembaharuan hokum pidana yang dikemukakan dalam buku ini berkisar pada masalah-masalah yang diangkat dari berbagai seminar nasional dan dikelompokan dalam tiga bagian yaitu :

1. Masalah asas Hukum Pidana
2. Masalah Tindak Pidana dan
3. Masalah Pidana

Dalam ketiga bagian itu diungkapkan masalah-masalah yang terdapat dalam kebijakan formulasi hukum pidana positif yang masih berlaku saat ini maupun pada masa yang akan datang. Khususnya yang terkait dengan perkembangan penyusunan/perubahan konsep RUU KUHP baru.

Beberapa masalah asas-asas Hukum  Pidana yang relatif baru dikemukakan dalam buku ini antara lain perkembangan/perubahan formulasi yang terkait dengan masalah Hukum yang hidup (Hukum tidak tertulis).