Beranda : Kategori : Hukum : DETAIL BUKU

 

 
 
CARI  

 
 

 

©2000 PT Citra Aditya Bakti
Hak Cipta dilindungi
Undang-undang.
Desain dan perawatan situs
oleh Melsa-i-net

 
Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata
H. Riduan Syahrani, S.H.


 

No. ISBN 978-979-491-047-4
Halaman 432 hlm.
Tahun VI/2013
Harga Rp 48.000,-
-
Beli Buku ini sebanyak :

Daftar Isi :
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR CETAKAN PERTAMA iii
KATA PENGANTAR CETAKAN KEDUA vi
KATA PENGANTAR CETAKAN KETIGA viii
KATA PENGANTAR CETAKAN KEEMPAT ix
KATA PENGANTAR CETAKAN KELIMA x
KATA PENGANTAR CETAKAN KEENAM xi
DAFTAR ISI xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. PENGERTIAN HUKUM ACARA PERDATA 1
B. SUMBER-SUMBER HUKUM ACARA PERDATA 4
C. SEJARAH SINGKAT HUKUM ACARA PERDATA 13
D. ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA 19
BAB II PERIHAL GUGATAN 25
A. CARA MEMBUAT GUGATAN 25
B. PIHAK-PIHAK DALAM PERKARA PERDATA 30
C. KUMULASI GUGATAN 36
D. GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK 37
E. WEWENANG MENGADILI 43
F. MENGAJUKAN GUGATAN 48
BAB III PEMERIKSAAN DI DEPAN PENGADILAN 53
A. PENETAPAN SIDANG DAN PEMANGGILAN
PIHAK-PIHAK 53
B. SITA JAMINAN 55
C PUTUSAN KARENA TIDAK HADIR PADA SIDANG
PERTAMA 63
D. PERUBAHAN DAN PENCABUTAN GUGATAN 69
E. PERDAMAIAN DI DEPAN SIDANG PENGADILAN 71
F. EKSEPSI, JAWABAN, DAN REKONVENSI 76
G. REPLIK DAN DUPLIK 80
BAB IV TENTANG PEMBUKTIAN 83
A. PENGERTIAN PEMBUKTIAN 83
B. APA-APA YANG HARUS DIBUKTIKAN 85
C. HAL-HAL YANG TIDAK PERLU DIBUKTIKAN 85
D. BEBAN PEMBUKTIAN 87
E. ALAT-ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA 90
F. PEMERIKSAAN SETEMPAT 120
G. KETERANGAN AHLI 122
BAB V PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA
PERDATA 125
A. PENGERTIAN PUTUSAN 125
B. SUSUNAN DAN ISI PUTUSAN PENGADILAN 127
C. MACAM-MACAM PUTUSAN PENGADILAN 131
D. KEKUATAN PUTUSAN PENGADILAN 134
E. PUTUSAN PENGADILAN YANG DAPAT
DILAKSANAKAN LEBIH DAHULU 136
F. UPAYA HUKUM MELAWAN PUTUSAN 140
BAB VI PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN 161
A. PENGERTIAN PELAKSANAAN PUTUSAN 161
B. PIHAK YANG MEMOHON DAN MELAKSANAKAN
PUTUSAN 162
C. MACAM-MACAM PELAKSANAAN PUTUSAN 164
D. PENYANDERAAN 173
E. PERLAWANAN TERHADAP PELAKSANAAN
PUTUSAN 177
BAB VII CARA PENYELESAIAN KASUS KEPAILITAN 179
A. PENGERTIAN DAN PENGATURAN KASUS
KEPAILITAN 179
B. PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT 181
C. PERSIDANGAN DAN PUTUSAN PENGADILAN 183
D. UPAYA HUKUM KASASI DAN PK 184
E. AKIBAT KEPAILITAN 188
F. TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN
KURATOR 189
G. PEMBERESAN 191
BAB VIII PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE 193
A. PENDAHULUAN 193
B. PENGERTIAN ARBITRASE 195
C. PENUNJUKAN DAN PENINGKATAN ARBITER 198
D. PROSES PEMERIKSAAN ARBITRASE 200
E. PENDAPAT DAN KEPUTUSAN ARBITRASE 204
F. PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE 206
G. PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE 209
DAFTAR KEPUSTAKAAN 211
LAMPIRAN-LAMPIRAN
LAMPIRAN I CONTOH-CONTOH SURAT DALAM PERKARA
PERDATA 213
A. SURAT KUASA KHUSUS 213
B. SURAT KUASA PELIMPAHAN (SUBSTITUSI) 215
C. SURAT KUASA KHUSUS (UNTUK NAIK
BANDING) 216
D. SURAT KUASA KHUSUS (UNTUK KASASI) 218
E. PERMOHONAN SITA JAMINAN
(CONSERVATOIR BESLAG) 220
F. BERITA ACARA PENYITAAN JAMINAN
(CONSERVATOIR BESLAG) 222
G. PERMOHONAN PENGANGKATAN SITA
JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) 224
H. GUGATAN PERDATA MENGENAI HUTANG
PIUTANG 226
I. EKSEPSI, JAWABAN, DAN GUGATAN
REKONVENSI DARI TERGUGAT 229
J. REPLIK DALAM KONVENSI DAN JAWABAN
DALAM REKONVENSI 234
K. DUPLIK DALAM KONVENSI DAN REPLIK
DALAM REKONVENSI 238
L. DUPLIK REKONVENSI DARI TERGUGAT
REKONVENSI 241
M. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI 243
N. MEMORI BANDING DALAM PERKARA
PERDATA 254
O. MEMORI KASASI DALAM PERKARA
PERDATA 256
LAMPIRAN II KAIDAH-KAIDAH HUKUM YURISPRUDENSI
DAFTAR KAIDAH HUKUM YURISPRUDENSI 259
I. UMUM (PASAL 1 - PASAL 3) 262
II. KOMPETENSI PENGADILAN (PASAL 14 -
PASAL 73) 265
III. PIHAK-PIHAK DALAM PERKARA PERDATA
(PASAL 74 - PASAL 140) 283
IV. GUGATAN DALAM PERKARA PERDATA
(PASAL 141 - PASAL 205) 305
V. PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERDATA
(PASAL 206 - PASAL 275) 322
VI. PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA
PERDATA (PASAL 276 - PASAL 383) 343
VII. UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN
(PASAL 384 - PASAL 490) 374
VIII. PENYITAAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN
(PASAL 491 - PASAL 525) 403
LAMPIRAN III PEMBERITAHUAN GUGATAN PERWAKILAN
KELOMPOK 413
SUMBER YURISPRUDENSI 417
* * * * * *